SensorNewsMedia.Id - Tangerang. Nilai fantastis kembali menjadi sorotan. Proyek pembangunan gedung di lingkungan
Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Tangerang dengan nilai anggaran mencapai
Rp4,9 miliar menuai pertanyaan publik. Di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan, aspek keselamatan dan perlindungan terhadap para pekerja menjadi perhatian serius.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mengusik:
Apakah proyek bernilai miliaran rupiah ini benar-benar mengutamakan keselamatan pekerja, atau justru mengejar efisiensi dan keuntungan dengan mengorbankan aspek keselamatan?
Pertanyaan tersebut tentu membutuhkan jawaban dan pembuktian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek.
ANGGARAN RP4,9 MILIAR, KESELAMATAN JANGAN DIHEMAT!
Proyek pemerintah bukan sekadar urusan beton, besi, gedung dan target penyelesaian. Di balik setiap proyek konstruksi terdapat pekerja yang mempertaruhkan tenaga, waktu, bahkan keselamatan mereka demi menyelesaikan pekerjaan.
Karena itu, ketika nilai proyek mencapai Rp4,9 miliar, publik wajar mempertanyakan apakah penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah dilakukan secara maksimal.
Apakah seluruh pekerja menggunakan alat pelindung diri sesuai risiko pekerjaan?
Apakah area kerja telah dilengkapi pengamanan yang memadai?
Apakah pengawasan K3 dilakukan secara rutin?
Dan yang paling penting, apakah keselamatan pekerja benar-benar menjadi prioritas utama?
Jangan sampai angka miliaran rupiah hanya terlihat besar di atas kertas, tetapi keselamatan pekerja justru menjadi bagian yang dianggap kecil.
UANG RAKYAT, BUKAN ANGKA TANPA PERTANGGUNGJAWABAN
Anggaran Rp4,9 miliar tentu bukan angka kecil. Karena menggunakan anggaran publik, setiap tahapan pekerjaan semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, baik dari sisi kualitas, volume pekerjaan, penggunaan anggaran maupun keselamatan tenaga kerja.
Masyarakat berhak mengetahui siapa pelaksana proyek, bagaimana spesifikasi pekerjaan ditetapkan, bagaimana pengawasan dilakukan, serta apakah seluruh ketentuan keselamatan kerja benar-benar dipenuhi.
Jika semua telah dilaksanakan sesuai aturan, maka klarifikasi terbuka akan menjadi jawaban paling kuat terhadap berbagai pertanyaan publik.
Namun apabila terdapat dugaan pelanggaran, kelalaian atau persoalan keselamatan, hal tersebut tentu tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan.
JANGAN TUNGGU ADA KORBAN!
Keselamatan kerja bukan sesuatu yang baru diperhatikan setelah kecelakaan terjadi.
Jangan sampai menunggu ada pekerja jatuh, terluka, atau bahkan kehilangan nyawa baru kemudian semua pihak sibuk mencari siapa yang bertanggung jawab.
Proyek bisa dihentikan sementara. Target bisa diundur. Pekerjaan bisa diperbaiki.
Tetapi nyawa manusia tidak bisa dikembalikan.
Karena itu, pengawasan terhadap proyek bernilai Rp4,9 miliar tersebut menjadi penting. Pemerintah daerah, dinas terkait, pengawas proyek, kontraktor dan pihak-pihak yang terlibat perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar progres, tetapi juga menjunjung tinggi keselamatan dan hak para pekerja.
PERTANYAAN PUBLIK SEMAKIN MENCUAT
Besarnya anggaran membuat publik semakin berhak mendapatkan penjelasan.
Ke mana saja alokasi Rp4,9 miliar tersebut?
Apakah biaya keselamatan pekerja telah diperhitungkan secara memadai?
Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan K3 di lapangan?
Apakah seluruh pekerjaan sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis?
Dan yang paling krusial:
Apakah ada indikasi penghematan biaya yang berpotensi mengurangi standar keselamatan pekerja?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Namun merupakan bentuk kontrol publik terhadap proyek yang menggunakan anggaran pemerintah.
Kini bola berada di tangan pihak terkait.
Rp4,9 miliar harus menghasilkan bangunan yang berkualitas, pekerjaan yang sesuai kontrak, penggunaan anggaran yang transparan, dan—yang paling utama—pekerja yang pulang dalam keadaan selamat.
Sebab pembangunan sejatinya bukan hanya tentang seberapa megah gedung yang berdiri, tetapi juga tentang seberapa besar penghormatan terhadap manusia yang membangunnya.
( AL )
