 |
| Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato mengenai kebijakan ekonomi dan rencana fiskal 2027 di hadapan anggota parlemen di Gedung DPR, Jakarta, Indonesia, 20 Mei 2026 |
SINGAPURA: Presiden Prabowo Subianto mengatakan dirinya tahu cara mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia. Namun salah urus ekonomi dan kecenderungan otoriter pemerintahannya justru mulai mendorong Indonesia menuju kombinasi luka lama: gejolak mata uang dan kekacauan politik.
Reformasi demokrasi dan iklim usaha yang susah payah dibangun setelah Krisis Moneter 1997-1998 berisiko lenyap begitu saja. Pada tahun itu, nilai tukar rupiah runtuh dan gejolak politik yang menyusul akhirnya memaksa mantan Presiden Soeharto lengser dari kekuasaan.
Kini, pemerintahan Prabowo tampak mengabaikan tanda-tanda peringatan yang serupa.
Kesenjangan antara narasi pemerintah dan kenyataan di lapangan terlihat jelas dalam pidato kenegaraan Prabowo pada Rabu (20 Mei). Dengan gaya penuh keyakinan yang kini menjadi ciri khas kepemimpinannya, ia menyatakan ekonomi Indonesia akan tumbuh kuat di bawah pemerintahannya. Ia juga mengatakan semakin banyak negara melirik Jakarta untuk meminta bantuan, yang menurutnya menunjukkan pentingnya posisi Indonesia di panggung global.
Namun mantan jenderal itu tampak semakin tidak peka dengan kegelisahan di sekelilingnya. Saat pidato berlangsung, IHSG justru anjlok hingga 2,4 persen.
Tekanan terhadap pemerintah juga muncul dari pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, indikator penting yang kerap dipandang sebagai ukuran kepercayaan pasar domestik maupun internasional. Pada Rabu, Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin, langkah yang lebih agresif dibanding perkiraan mayoritas ekonom, demi menahan laju pelemahan Rupiah.
Kondisi ini sangat berbahaya bagi Indonesia yang masih menjadi importir minyak. Rupiah yang melemah membuat harga BBM semakin mahal, terutama di tengah krisis Selat Hormuz saat ini. Situasi tersebut juga membangkitkan kembali trauma tahun 1998, ketika nilai rupiah anjlok drastis yang menyebabkan tabungan dan daya beli jutaan warga Indonesia menguap hampir dalam semalam.
KEBIJAKAN YANG MEMBINGUNGKAN
Prabowo, yang merupakan mantan menantu Soeharto, tampaknya belum cukup belajar dari sejarah.
Pada Sabtu lalu, ia menepis kekhawatiran soal pelemahan rupiah dengan mengatakan masyarakat desa toh tidak menggunakan dolar AS. Ia bahkan sempat berseloroh tak perlu khawatir selama menteri keuangannya masih bisa tersenyum. Pernyataan itu mengingatkan pada keangkuhan elite yang mewarnai tahun-tahun terakhir pemerintahan Soeharto sebelum ekonomi akhirnya kolaps.
Posisi fiskal Indonesia saat ini juga berada dalam situasi rapuh. Pertanyaannya sederhana: bagaimana APBN bisa membiayai ambisi belanja besar Prabowo sambil tetap menjaga defisit anggaran di bawah batas hukum sebesar 3 persen dari produk domestik bruto?
Alih-alih menenangkan pasar, Prabowo justru semakin condong pada nasionalisme ekonomi yang mengingatkan pada era Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pada masa itu, pengelolaan ekonomi yang serampangan memicu lonjakan inflasi besar-besaran. Pada akhirnya, pemerintah bahkan kesulitan membiayai impor beras dan kebutuhan vital lainnya.
Di hampir setiap level, arah kebijakan pemerintah terlihat membingungkan. Mulai dari rencana memperketat kendali ekspor komoditas melalui BUMN baru yang pada akhirnya akan berada langsung di bawah pengawasan Prabowo, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berulang kali diterpa kasus keracunan makanan. Terlihat pola pengambilan keputusan yang impulsif.
Pidato Prabowo pada Hari Buruh yang menggunting komisi aplikator ojol menjadi 8 persen, dari 20 persen, mungkin disambut baik para pengemudi ojol. Namun bagi perusahaan teknologi, kebijakan itu kembali menjadi sumber ketidakpastian. Grab, salah satu pemain terbesar di kawasan sekaligus simbol pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, mengatakan mereka harus melakukan penyesuaian model bisnis.
Bahkan investor China, yang selama ini termasuk pendukung paling antusias Indonesia, mulai menyampaikan kekhawatiran. Dalam surat bernada keras, Kamar Dagang China di Indonesia memperingatkan perusahaan-perusahaan kini menghadapi perubahan kebijakan mendadak, korupsi, serta praktik pemerasan yang menggerus kepercayaan investor dalam jangka panjang.
Padahal Beijing merupakan pembeli utama komoditas Indonesia seperti nikel dan mineral lainnya, yang turut menopang pertumbuhan ekonomi.
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan mineral-mineral itu milik Indonesia dan investor yang tidak senang bisa mencarinya “di tempat lain”.
MOMEN SEPERTI TITANIC
Atmosfer di Indonesia kini terasa seperti malam terakhir kapal Titanic: di permukaan semuanya tampak tenang dan mewah, sementara ancaman besar justru mendekat diam-diam dari bawah tanpa disadari.
Dalam perjalanan terbaru saya ke Jakarta, saya terkejut melihat pusat perbelanjaan kelas atas dan restoran mahal di ibu kota tetap dipenuhi pengunjung. Namun di luar gelembung kenyamanan itu, ketimpangan sosial semakin mencolok.
Semakin otoriternya pemerintahan Prabowo juga terlihat.
Presiden berusia 74 tahun itu berulang kali menyatakan Indonesia sebaiknya menghapus pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada), langkah yang akan menghilangkan kekuatan politik dari tangan pemilih. Dalam pidatonya pada Rabu, ia memuji rekam jejak demokrasi Indonesia. Namun pernyataan itu semakin terdengar tidak sejalan dengan realitas di lapangan.
Pekan ini, Amnesty International mencatat pemerintah beserta para pendukungnya semakin sering menggunakan disinformasi terkoordinasi di dunia maya untuk menyerang para pengkritik, demonstran, jurnalis, dan kelompok masyarakat sipil dengan melabeli mereka sebagai “antek-antek asing”.
Sementara itu, revisi Undang-Undang TNI tahun 2025 yang disahkan DPR memperluas posisi sipil yang dapat ditempati perwira aktif TNI. Langkah tersebut memicu kekhawatiran mengenai kembalinya secara perlahan peran politik TNI seperti pada era Dwifungsi Soeharto.
Tentu saja, Indonesia belum berada di ambang kehancuran. Perekonomian negara ini masih mencatat pertumbuhan kuat dalam beberapa kuartal terakhir, meski angka-angkanya dipandang skeptis oleh sebagian pihak. Tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo juga tetap tinggi.
Jakarta seharusnya menenangkan pasar dengan menjaga kredibilitas Bank Indonesia, berkonsultasi dengan pelaku usaha sebelum menerapkan perubahan regulasi secara mendadak, serta menghentikan upaya menghapus pemilihan langsung maupun memperluas lagi peran militer.
Prabowo masih punya waktu untuk mengubah arah. Namun sejarah menunjukkan para 'orang kuat' atau strongman jarang melakukannya.
(AL)
0 komentar:
Posting Komentar