 |
| Viral dugaan penelitian palsu oleh peneliti Indonesia di konferensi ilmiah ISPPD 2026 di Kopenhagen, Denmark. (Instagram/@w.o.d.d) |
SensorNewsMedia.Id - Jakarta. Dugaan skandal penelitian palsu yang melibatkan peserta asal Indonesia mencuat dalam konferensi ilmiah internasional di Denmark setelah muncul temuan penggunaan identitas berbeda hingga dugaan manipulasi riset berbasis kecerdasan buatan (AI).
Kasus tersebut terjadi dalam ajang International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases (ISPPD) di Kopenhagen pada 17–21 Mei 2026, yang dihadiri lebih dari 1.300 peserta dari 86 negara.
Alih-alih membawa nama baik Indonesia di forum ilmiah internasional, sejumlah peserta asal Indonesia justru menjadi sorotan karena diduga memalsukan identitas dan mempresentasikan penelitian yang diragukan keasliannya.
Kasus ini pertama kali diungkap epidemiolog Indonesia yang sedang menempuh studi doktoral di Universitas Oxford, Wa Ode Dwi Daningrat.
Dwi mengaku mulai curiga setelah melihat salah satu pemateri yang menggunakan afiliasi Indonesia tetapi tidak dikenal dalam jejaring peneliti pneumonia nasional.
Menurut dia, komunitas riset pneumonia Indonesia relatif kecil dan para penelitinya umumnya saling mengenal melalui publikasi ilmiah maupun konferensi internasional.
“Kalau kita baca paper tentang pneumonia di Indonesia orangnya itu-itu aja. Makanya kami scrutinize sampai ketahuan kayak gini karena dia afiliasinya Indonesia,” tutur Dwi dalam video di akun Instagram pribadinya yang dikutip detikEdu.
GUNAKAN NAMA BERBEDA DI KONFERENSI
Kecurigaan semakin kuat ketika peserta tersebut disebut memperkenalkan diri dengan nama berbeda kepada orang yang berbeda selama konferensi berlangsung.
Dalam satu sesi presentasi, perempuan tersebut tampil menggunakan nama “Riana Dwi Kurniawati” dan mempresentasikan penelitian berjudul Urban Heat Islands and Ageing Lung Vulnerability: Mapping Pneumococcal Pneumonia Risk and Climate-Exposed Older Adult Hotspots in LMIC Megacities.
Namun sekitar 10 menit kemudian, menurut Dwi, perempuan yang sama kembali tampil di sesi berbeda dengan jilbab berwarna merah dan menggunakan identitas “Dimas Fajar Prasetyo”.
Pada sesi kedua itu, ia mempresentasikan penelitian lain berjudul AI-Fused Satellite Climate, Urban Heat and PCV Uptake to Prioritise Pneumococcal Booster Strategies for Frail Older Adults in LMIC Megacities.
Dwi juga menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam isi penelitian yang dipresentasikan.
Salah satu yang paling mencurigakan ialah klaim pengumpulan data primer di wilayah pegunungan Andes, Peru, tanpa melibatkan kolaborator lokal.
“Mereka ngumpulin data di Andes dan enggak ada sama sekali kolaborator lokal di negara itu. Impossible untuk melakukan penelitian kayak gitu di negara orang,” ucapnya.
DIDUGA PAKAI AI DEMI TRAVEL GRANT
Selain dugaan pemalsuan identitas, penelitian yang dipresentasikan juga diduga memanfaatkan AI untuk menghasilkan isi tulisan, data, hingga gambar ilmiah.
Dugaan sementara, modus tersebut dilakukan untuk memperoleh travel grant atau bantuan biaya perjalanan konferensi agar bisa bepergian ke luar negeri secara gratis.
Dalam laman resmi ISPPD, peserta bernama Prihantini tercatat mengirimkan lima judul penelitian bersama dua nama lain, yakni Rifaldy Fajar dan Rini Winarti.
Afiliasi yang digunakan ialah AI-Biomedicine Research Group, IMCDS Biomed Research Foundation Jakarta, serta Departemen Biologi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Nama Prihantini dan Rifaldy juga tercatat sebagai alumni UNY.
Dwi mengaku kecewa karena kasus tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap reputasi peneliti dan mahasiswa Indonesia di luar negeri.
Menurut dia, kasus tersebut bisa memunculkan stigma negatif terhadap akademisi Indonesia di forum internasional.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membenarkan Prihantini merupakan alumni penerima beasiswa LPDP yang telah menyelesaikan studi pada 2022.
“Berdasarkan pengecekan awal data internal, yang bersangkutan atas nama Prihantini tercatat sebagai alumni penerima beasiswa LPDP yang telah menyelesaikan studinya pada tahun 2022,” tutur Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP M Lukmanul Hakim.
LPDP menyatakan hasil pendalaman kasus tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.
0 komentar:
Posting Komentar