 |
| Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat memberikan pernyataan bersama di Istana Kepresidenan Elysee, Paris, Prancis, pada 28 Mei 2026. (Facebook/Prabowo Subianto) |
SensorNewsMedia.Id. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis pada akhir Mei kembali memunculkan sorotan terhadap intensitas diplomasi luar negeri yang dijalankannya sejak menjabat.
Lawatan tersebut menjadi kunjungan keempat Prabowo ke Prancis dalam 10 bulan dan kembali memicu perdebatan mengenai frekuensi perjalanan luar negeri kepala negara yang sangat sering di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS) Dino Patti Djalal termasuk di antara pihak yang secara terbuka mempertanyakan pola perjalanan tersebut.
Menurut Dino, Prabowo menghabiskan sekitar satu dari enam hari di luar negeri selama 19 bulan menjabat sebagai presiden sementara biaya perjalanan kepala negara dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Dikutip dari laman Sekretariat Presiden, Presiden dan rombongan diketahui menginap di hotel mewah Four Seasons George V, Paris, yang berjarak 1,5 kilometer dari Menara Eiffel.
Berdasarkan pemberitaan Tempo, Istana memesan 27 kamar di hotel mewah itu untuk tiga malam, yaitu masing-masing satu kamar tipe presidential suite dan grand premier suite, serta 25 kamar executive suites, superior room, dan deluxe room. Total biaya ditaksir mencapai 281.640,33 euro atau setara Rp5,79 miliar.
“Perjalanan Prabowo tidak perlu. Terlalu boros kan. Apalagi sekali hotelnya aja berapa? Rp5,7 miliar untuk rombongan. Sementara hasilnya masih jadi pertanyaan,” kritik Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira dalam wawancara dengan CNA Indonesia.
Pernyataan Dino ditanggapi Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang menilai diplomasi langsung tetap diperlukan di tengah dinamika global.
"Kita harus panen hubungan yang baik," ujar Teddy.
Perdebatan mengenai lawatan luar negeri Prabowo kini tidak lagi semata menyangkut frekuensi perjalanan atau biaya yang dikeluarkan negara. Muncul sejumlah pandangan berbeda dari pakar mengenai apakah diplomasi berintensitas tinggi tersebut merupakan kebutuhan strategis atau aktivitas luar negeri yang manfaatnya masih diperdebatkan.
Beberapa analis berpendapat bahwa perjalanan-perjalanan tersebut seharusnya dipandang sebagai investasi diplomatik jangka panjang, bukan dinilai semata-mata berdasarkan biaya langsung yang dikeluarkan.
MENGAPA PRABOWO TERUS KE LUAR NEGERI?
Sorotan terhadap frekuensi perjalanan Prabowo muncul di tengah agenda efisiensi pemerintah.
Prabowo sebelumnya mengatakan bahwa kebijakan penghematan telah menghasilkan efisiensi lebih dari Rp300 triliun yang diarahkan untuk mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, renovasi sekolah, dan pembangunan infrastruktur.
Dalam sejumlah kesempatan, Kepala Negara juga menyoroti pengeluaran yang dinilai tidak efisien.
"Kurangi seminar, apalagi kunjungan kerja. Studi banding, mau studi apa lagi?" katanya dalam deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional pada November 2024.
Namun, agenda internasional presiden tetap berlangsung padat.
Tidak sampai sebulan setelah dilantik, Presiden berusia 74 tahun itu mengunjungi enam negara dalam 16 hari, yakni China, Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, dan Uni Emirat Arab.
Agenda internasional tersebut berlanjut sepanjang 2025 dan 2026.
Mantan Menteri Pertahanan itu menyambangi berbagai negara di penjuru dunia mulai dari Asia Tenggara, Australia, Timur Tengah, Eropa, Amerika Utara hingga Amerika Latin.
Dari Beijing di Cina hingga Rio de Janeiro di Brasil, dari Brussels di Belgia sampai Kairo di Mesir, Presiden hadir di sejumlah forum internasional maupun pertemuan bilateral.
Data perjalanan yang beredar di ruang publik menunjukkan Prabowo telah melakukan 54 kali kunjungan ke luar negeri yang mencakup 29 negara.
Sebagai perbandingan, pendahulunya Joko "Jokowi" Widodo melakukan 16 kunjungan kenegaraan, sementara mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan 10 perjalanan luar negeri pada tahun penuh pertama mereka menjabat.
Malaysia menjadi negara yang paling sering dikunjungi sebanyak lima kali, disusul Uni Emirat Arab dan Prancis sebanyak empat kali.
Tidak ketinggalan ada Amerika Serikat, Inggris, Mesir, dan Rusia yang telah disambangi sebanyak tiga kali.
Bagi Dino, persoalan utamanya bukan semata jumlah perjalanan, melainkan cara diplomasi yang Presiden jalankan.
Ia mengusulkan agar diplomasi virtual lebih sering digunakan, forum internasional dimaksimalkan untuk lebih banyak pertemuan bilateral dan peran kementerian luar negeri diperbesar dalam misi yang tidak memerlukan kehadiran langsung presiden.
"Dengan satu video call yang bernilai nol rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan keluar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama," sarannya.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu juga menilai, agenda luar negeri Presiden perlu direncanakan dan dijelaskan kepada publik secara lebih terbuka.
"Kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera, misalnya, dilakukan tanpa ada informasi kepada publik sebelumnya," kritiknya.
Dino menyoroti sejumlah kunjungan luar negeri yang dilakukan secara spontan, tanpa perencanaan dan tujuan yang jelas.
"Perlulah diterapkan asas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu Presiden ada di mana di luar negeri."
Selain mendorong agar Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di Indonesia, Dino menilai Menteri Luar Negeri Sugiono dapat diberi ruang lebih besar untuk menangani misi diplomatik yang bersifat taktis.
Pemerintah membantah sebagian besar kritik tersebut.
Menurut Teddy, delegasi Prabowo justru telah dipangkas secara signifikan.
Bila pada periode sebelumnya satu perjalanan dapat melibatkan lebih dari 120 orang, kata dia, rombongan Prabowo kini umumnya berkisar 50 hingga 60 orang.
"Jumlah rombongan Presiden Prabowo sudah berkurang lebih dari separuh dibanding periode sebelumnya," tekannya.
Seskab juga menolak anggapan bahwa diplomasi luar negeri hanya bersifat seremonial.
Memang benar sebagian agenda memang bersifat tahunan, namun sebagian lain harus menyesuaikan perkembangan regional dan internasional.
"Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan," tegasnya.
Teddy juga menilai hubungan antarpemimpin tidak dapat dibangun secara mendadak di tengah berbagai konflik dan ketidakpastian global.
“Jadi, setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antarpemimpin dunia. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik.”
“Lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak kita bisa minta bantuan dan begitu pula sebaliknya. Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antarpemimpin baik secara langsung, diliput media ataupun tertutup. Nah, itulah diplomasi,” jelasnya.
Mengenai anggaran, Teddy mengungkapkan bahwa segala kelebihan biaya lawatan luar negeri yang telah dianggarkan oleh negara sepenuhnya ditanggung dari kantong pribadi Presiden Prabowo.
Pemerintah mengaitkan lawatan luar negeri dengan sejumlah hasil diplomasi, mulai dari keanggotaan Indonesia di BRICS, tercapainya tarif 0% dengan Uni Eropa, investasi, kerja sama pertahanan, kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, dukungan terhadap Palestina hingga penanganan kasus warga negara Indonesia di luar negeri.
“Total investasi yang masuk dalam satu setengah tahun ini adalah sekitar Rp2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea. Kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun rupiah,” sebut Teddy.
KE MANA ARAH DAN PRIORITAS DIPLOMASI DI BAWAH PRABOWO?
Di luar perdebatan mengenai biaya dan frekuensi perjalanan, pola lawatan luar negeri Prabowo juga memunculkan pertanyaan mengenai arah diplomasi Indonesia.
Perdebatan itu mengemuka karena sejumlah negara muncul berulang dalam agenda luar negeri presiden.
Bagi pengamat, pola tersebut menunjukkan prioritas diplomatik tertentu.
Akbar Kurnia Putra, pakar hukum internasional Universitas Jambi, memandang mobilitas tinggi Prabowo tidak dapat dipisahkan dari pendekatan diplomasi personal.
Menurut Akbar, publik memang wajar mempertanyakan kontras antara efisiensi anggaran di dalam negeri dengan intensitas perjalanan presiden ke luar negeri.
Apalagi pemotongan anggaran berdampak pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang langsung dirasakan rakyat.
Namun, ia menilai frekuensi lawatan itu tidak dapat dipahami sekadar sebagai aktivitas seremonial.
Akbar mengatakan, Prabowo tampak menjalankan pendekatan yang ia sebut sebagai politik luar negeri bebas aktif plus yang bertumpu pada diplomasi personal dan strategi menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan sekaligus.
Dalam situasi geopolitik yang semakin terfragmentasi, menurut dia, kehadiran langsung presiden memiliki arti politik tersendiri.
"Kehadiran fisik adalah sinyal komitmen tertinggi yang tidak bisa didelegasikan," katanya kepada CNA Indonesia.
Akbar menerangkan bahwa diplomasi presiden memiliki bobot berbeda dibanding pertemuan tingkat menteri.
"Hanya kepala negara yang bisa bernegosiasi setara dan membuat komitmen politik yang mengikat," ujarnya.
Latar belakang Prabowo di bidang pertahanan, kata dia, turut memengaruhi pendekatan tersebut.
Kerja sama alutsista, transfer teknologi maupun hubungan keamanan, sebut Akbar, sering kali membutuhkan komunikasi langsung antar pemimpin.
Dalam kerangka itu, ia menilai kunjungan berulang ke Prancis, Uni Emirat Arab dan Rusia mencerminkan strategi multi-poros Indonesia.
"Indonesia tidak ingin memilih kubu," katanya.
Menurut dia, pola tersebut memungkinkan Indonesia mengambil teknologi dari Eropa, memperoleh modal dari negara-negara Teluk serta memperkuat ketahanan pangan dan energi melalui hubungan dengan kawasan Eurasia.
“Ini adalah manuver ambisius untuk menempatkan Indonesia sebagai kekuatan menengah yang otonom dan berpengaruh di tengah rivalitas geopolitik global yang semakin tajam.”
Presiden Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly di Paris, Prancis, pada 26 Mei 2026, disambut Menteri Tenaga Kerja dan Solidaritas Prancis Jean-Pierre Farandou. (Facebook/Prabowo Subianto)
Pandangan mengenai pentingnya diplomasi langsung juga disampaikan Teuku Rezasyah, dosen hubungan internasional President University.
Namun Rezasyah menempatkannya dalam kerangka institusional.
Menurut dia, kunjungan luar negeri presiden pada prinsipnya penting selama memenuhi sejumlah syarat yang jelas.
Pertama, lawatan harus berkaitan dengan kepentingan nasional baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Kedua, kunjungan perlu membawa manfaat bagi kedua negara dan meningkatkan kualitas kerja sama.
Ketiga, hasilnya harus terukur dan dapat ditindaklanjuti.
Dalam konteks itu, Rezasyah memandang keterlibatan langsung presiden memiliki legitimasi diplomatik tersendiri.
"Presiden RI adalah panglima diplomasi dan pertahanan keamanan," katanya.
Rezasyah menerangkan bahwa keputusan yang dibuat langsung oleh kepala negara memiliki kredibilitas jangka panjang dan dapat menjadi bagian dari memori kolektif hubungan bilateral.
Ia juga mengaitkan kunjungan berulang ke negara seperti Prancis, Uni Emirat Arab dan Rusia dengan perubahan tata kelola global.
Negara-negara tersebut, lanjut Akbar, diproyeksikan memainkan peran penting dalam tatanan dunia yang sedang berubah.
"Karena itu, kemitraan dengan mereka perlu dibangun terus menerus," ujarnya.
Pandangan berbeda disampaikan Radityo Dharmaputra, dosen hubungan internasional Universitas Airlangga.
Radityo mempertanyakan apakah pola lawatan Prabowo sejauh ini menunjukkan prioritas diplomasi yang benar-benar jelas.
Sejauh ini pola yang terlihat, lanjutnya, lebih menyerupai diplomasi dengan tingkat visibilitas tinggi di antara negara-negara besar tanpa arah prioritas yang sepenuhnya jelas.
Menurutnya, sulit melihat satu strategi yang konsisten dari pilihan negara yang dikunjungi.
Jika orientasinya adalah keseimbangan antar kekuatan besar, kata Radityo ketika dihubungi CNA Indonesia, maka China seharusnya menjadi tujuan yang lebih dominan.
Sebaliknya, bila logikanya BRICS atau Global South, urai Radityo, Prabowo justru lebih sering mengunjungi negara Global North maupun negara kaya di Timur Tengah.
Ia juga menyoroti minimnya kunjungan ke kawasan Afrika selain agenda tertentu seperti D-8 di Mesir.
"Mengapa Prancis? Mengapa UEA? Mengapa Rusia?" tanya Radityo.
"Mengapa bukan China dan Amerika Serikat? Mengapa bukan markas Uni Eropa di Brussel?"
Menurut dia, kunjungan berulang belum tentu menunjukkan prioritas strategis yang jelas.
Ia mencontohkan sebagian perjalanan ke Prancis maupun Inggris yang tidak selalu berkaitan dengan isu pertahanan.
Sebagian agenda lain, kata dia, lebih banyak bersifat simbolik.
"Sebagian hanya parade nasional atau pertemuan dengan raja," kritiknya.
Radityo juga membandingkan diplomasi Prabowo dengan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dikenal aktif melakukan lawatan ke luar negeri.
Ia menggarisbawahi konteks keduanya berbeda.
Pada masa Gus Dur, Indonesia sedang berupaya memulihkan kepercayaan internasional pasca transisi politik.
Karena itu, diplomasi aktif Gus Dur lebih mudah dipahami.
"Gus Dur perlu membuktikan bahwa Indonesia masih ada dan meyakinkan mitra internasional untuk kembali," jelasnya
"Apa yang sebenarnya perlu dibuktikan Prabowo?"
BAGAIMANA HASIL DIPLOMASI PRABOWO DIUKUR?
Perdebatan mengenai pola lawatan Prabowo pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan lain: bagaimana keberhasilan diplomasi presiden dinilai?
Rezasyah menerangkan, diplomasi tidak dapat diukur hanya dari jumlah perjalanan maupun sorotan yang menyertainya.
Ia menguraikan terdapat instrumen yang lebih konkret seperti joint communique, notulensi dan tindak lanjut kerja sama yang dapat dievaluasi secara kuantitatif maupun kualitatif.
Kunjungan luar negeri, kata Rezasyah, dapat dinilai berhasil apabila mendukung kepentingan nasional, menghasilkan manfaat nyata dan dapat diteruskan oleh kementerian, pelaku usaha maupun pihak lain.
Karena itu, menurut dia, transparansi tetap penting.
"Menlu perlu menjelaskan semua hasil kunjungan secara rinci dan terukur," sebutnya.
Ia juga menekankan penggunaan anggaran serta pembagian tanggung jawab antar lembaga perlu disampaikan secara jelas kepada publik.
0 komentar:
Posting Komentar