SensorNewsMedia.Id - Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Pemerintah dan Organisasi Buruh bergerak cepat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Langkah strategis ini diambil guna menyelamatkan ratusan ribu pekerja yang kini berada di bawah bayang-bayang gelombang PHK massal di berbagai sektor industri.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Tinggi yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026) [1446478484181012/]. Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal [1446478484181012/]. Pertemuan juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, perwakilan Desk Ketenagakerjaan Polri, serta pimpinan organisasi buruh seperti Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal.
Akar Masalah: Krisis Gas Industri dan RKAB
Berdasarkan hasil pemetaan awal, terdapat dua faktor utama yang menjadi pemicu utama tingginya risiko PHK saat ini:
- Krisis Pasokan Gas Industri: Masalah ini mengancam mata pencaharian sekitar 55.000 pekerja. Salah satu dampak nyatanya adalah penutupan operasional total produsen tegel, PT Granito. Pemerintah menargetkan keputusan terkait pasokan gas ini selesai dalam 1-2 hari ke depan.
- Kendala Administrasi RKAB: Belum rampungnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di beberapa sektor industri strategis memicu risiko PHK susulan yang jauh lebih besar, mengincar hingga 150.000 pekerja.
Selain dua masalah utama di atas, penurunan permintaan pasar global, kendala permodalan dari perbankan, hingga konflik internal manajemen perusahaan turut memperparah kondisi industri nasional saat ini.
"Kami akan memitigasi satu per satu perusahaan yang rawan melakukan efisiensi. Tujuannya jelas, mencari jalan keluar yang spesifik agar operasional tetap berjalan dan pekerja tidak kehilangan mata pencaharian," ujar Dasco usai rapat di Gedung DPR.
Parlemen bersama pemerintah juga sepakat untuk menggelar rapat koordinasi rutin secara berkala demi memantau perkembangan situasi industri di tanah air. Di tingkat DPR, pengawasan berkala ini akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal.
Melalui kolaborasi lintas sektoral ini, Satgas diharapkan mampu mengurai benang kusut regulasi, memberikan relaksasi bagi industri yang terhimpit, sekaligus memastikan pemenuhan hak-hak karyawan bagi perusahaan yang terpaksa melakukan efisiensi.
0 komentar:
Posting Komentar