SensorNewsMedia.Id - Jakarta. Rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk segera menghentikan penggunaan Solar dan memangkas impor bensin mulai tahun ini menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan. Kebijakan yang terkesan terburu-buru ini dikhawatirkan akan memicu kelangkaan bahan bakar di lapangan dan justru menambah beban ekonomi masyarakat kecil.
Pengamat ekonomi dan energi mengingatkan bahwa Solar merupakan urat nadi sektor logistik dan transportasi publik di Indonesia. Memaksa penghentian konsumsi tanpa adanya alternatif bahan bakar pengganti yang siap, stabil, dan terjangkau dinilai sebagai langkah yang sangat berisiko.
Ancaman Kelapangan Energi dan Efek Domino ke Harga Pangan
Kritik tajam datang dari sektor transportasi dan logistik. Perwakilan asosiasi pengusaha angkutan barang menyatakan bahwa jika pasokan Solar dipotong secara drastis dalam waktu singkat, gangguan distribusi logistik antardaerah tidak akan terhindarkan.
"Jangan sampai ambisi mengejar angka penurunan impor justru mengorbankan stabilitas pasokan di daerah. Kalau Solar langka, truk kontainer dan angkutan sembako tidak bisa jalan. Ujung-ujungnya, harga pangan di pasar yang akan melonjak naik, dan rakyat kecil lagi yang menanggung akibatnya," ujar Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) dalam keterangannya.
Pemerintah memang menggadang-gadang perluasan pemanfaatan biodiesel (seperti B35 hingga rencana B40/B50) sebagai substitusi Solar. Namun, para pakar menilai kesiapan infrastruktur, kapasitas produksi pasokan domestik, hingga keandalan mesin kendaraan terhadap bahan bakar nabati tingkat tinggi masih menghadapi banyak kendala teknis.
Tanpa adanya peta jalan (roadmap) transisi yang matang dan uji coba yang komprehensif, pemangkasan kuota Solar dan impor bensin mulai tahun ini dianggap terlalu dipaksakan demi pemenuhan target politik jangka pendek.
Desakan Transparansi Strategi
Publik kini mendesak Kementerian ESDM untuk tidak sekadar melempar wacana yang memicu spekulasi dan kepanikan di pasar global maupun domestik. Pemerintah diminta memaparkan strategi mitigasi secara transparan:
- Kejelasan kuota substitusi energi alternatif yang siap pakai.
- Jaminan harga agar bahan bakar baru tidak lebih mahal dari harga Solar saat ini.
- Perlindungan bagi pelaku UMKM, nelayan, dan sektor transportasi publik yang sangat bergantung pada Solar bersubsidi.
Jika pemerintah bersikeras mengeksekusi kebijakan ini tanpa persiapan matang, alih-alih menghemat devisa negara, Indonesia justru dibayangi risiko inflasi tinggi akibat macetnya roda distribusi nasional.
0 komentar:
Posting Komentar