SensorNewsMedia.Id - Jakarta. International Labour Organization (ILO) menggelar forum diskusi tiga pilar di Aloft Hotel, Jakarta, Selasa 14 Juli 2026. Forum ini mempertemukan unsur Pemerintah yang diwakili Kementerian Ketenagakerjaan, unsur APINDO, dan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
*Perlindungan Menjadi Fokus Utama*
Yuli Adiratna, S.H.,M.Hum., Direktur Bina Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, dalam paparannya menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja Awak Kapal Perikanan (AKP) serta keberlangsungan usaha di sektor perikanan.
*Apa Itu Konvensi ILO C-188?*
Konvensi ILO C-188 adalah aturan internasional yang menetapkan standar minimum untuk memastikan pekerjaan yang layak, aman, dan manusiawi di sektor perikanan tangkap. Tujuannya melindungi nelayan dan awak kapal perikanan dari eksploitasi, kerja paksa, dan perdagangan orang.
Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 25 Tahun 2026. Beberapa poin utama dalam konvensi tersebut, antara lain:
*Standar Usia*: Usia minimum menjadi nelayan adalah 16 tahun. Untuk pekerjaan berbahaya, minimal 18 tahun.
*Perjanjian Kerja*: Mewajibkan adanya Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang transparan untuk memberikan kepastian hukum.
*Hak Dasar Awak Kapal*: Menjamin hak istirahat yang cukup, ketersediaan makanan dan akomodasi layak di atas kapal, serta akses perawatan medis.
*Keselamatan dan Jaminan Sosial*: Pemilik kapal wajib menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta menyediakan jaminan sosial bagi awak kapal.
*Dorongan dari Serikat Pekerja*
Federasi Transportasi Industri dan Angkutan (FTIA) yang hadir dalam diskusi mendorong agar segera ada regulasi turunan yang lebih kuat. Tujuannya agar kesejahteraan pekerja dan anggotanya di sektor perikanan semakin terjamin.
Dalam diskusi berkelanjutan ini, diharapkan muncul masukan-masukan konkret untuk mendorong perubahan yang lebih baik bagi pekerja Awak Kapal Perikanan (AKP) di Indonesia. (shd)
0 komentar:
Posting Komentar