SensorNewsMedia.Id - Penajam Paser Utara. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur memasuki babak baru yang krusial. Otorita IKN (OIKN) menetapkan target ambisius untuk merampungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pada tahun 2028. Target ini sejalan dengan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 untuk mewujudkan Nusantara sebagai "Ibu Kota Politik" Indonesia.
Akselerasi ini kian nyata seiring dengan mulai pecahnya telur realisasi konstruksi fisik oleh para investor asing (Penanaman Modal Asing/PMA) yang menanamkan modalnya secara murni di jantung ibu kota baru.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa masuknya investor asing ini menjadi bukti tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap keberlanjutan proyek IKN.
"Lokasi proyek ini sangat istimewa karena berada di pusat KIPP. Dari sini, pandangan mata dapat langsung melihat Istana Negara serta kawasan yudikatif dan legislatif yang sedang dibangun. Seluruh kawasan pusat pemerintahan tersebut kami targetkan selesai sepenuhnya pada tahun 2028," ujar Basuki saat meninjau lokasi proyek.
Selain China, gelombang investasi asing berikutnya akan segera direalisasikan oleh PT Dian Jaya Indonesia asal Korea Selatan dengan komitmen modal Rp2,5 triliun untuk membangun kompleks apartemen dan perkantoran seluas 8 hektare.
Fokus Kejar Infrastruktur Politik
Hingga pertengahan Juli 2026, total realisasi investasi di IKN telah menyentuh angka Rp72,39 triliun, dengan ekosistem yang diperkuat oleh sinergi 67 pelaku usaha swasta yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Berdasarkan data evaluasi fisik Tahap II Otorita IKN, saat ini terdapat 6 proyek swasta besar yang sedang dikebut dalam tahap konstruksi. Beberapa di antaranya meliputi:
- Kampus Universitas Gunadarma Nusantara
- Rumah Sakit Abdi Waluyo
- Area komersial Teras by Plataran
- Kompleks hunian dan campuran dari sejumlah investor dalam dan luar negeri
Di sisi lain, pembangunan yang bersumber dari APBN batch II kini difokuskan penuh untuk menyelesaikan Gedung Parlemen (Kawasan Legislatif) dan Gedung Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi (Kawasan Yudikatif). OIKN juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp2,7 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk mengawal proyek tahun jamak (multiyears) hingga 2028.
Meskipun pembangunan bergerak dalam ritme cepat (fast-track), Basuki mengingatkan seluruh pihak untuk tidak mengorbankan kualitas. Otorita IKN tetap memegang teguh tiga pilar utama pembangunan, yaitu kualitas struktur, estetika visual, dan keberlanjutan lingkungan, serta penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang super ketat di lapangan
0 komentar:
Posting Komentar